Translate

Tampilkan postingan dengan label Prahara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prahara. Tampilkan semua postingan

Kamis, 02 Oktober 2014

Kesamaan Jokowi Dengan Harry Potter

Melihat dinamika politik saat ini, sangat mengherankan melihat koalisi partai pemenang pemilu terasa seperti minoritas di oposisi. Koalisi Jokowi-JK terlihat hampir tidak berdaya menghadapi Koalisi Merah Putih di parlemen. Tiga kekalahan beruntun PDIP cs pada UUMD3, Pilkada lewat DPRD, dan gagal menempatkan orang di posisi strategis anggota DPR adalah cermin KMP yang sangat serius menjegal kepemimpinan Presiden Terpilih, Joko Widodo. Bahkan wacana yang beredar menyebutkan kalau KMP ingin menghalangi pelantikan Jokowi tanggal 20 Oktober nanti dan berusaha melakukan pemakzulan pada pemerintahan Jokowi kedepan.

Dari sisi politik, semua hal yang dilakukan KMP saat ini memang masih dalam kategori sesuai prosedural. Kecuali tentang penolakan KMP, khususnya Gerindra, pada penetapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang hari ini resmi mengundurkan diri. Secara kontitusional, penolakan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Kepala Daerah. Karena jelas di sebutkan kalau kepala daerah berhalangan tetap, maka secara otomatis wakilnya akan naik jabatan dan menggantikannya. Tak ada pasal yang menjelaskan kalau kepala daerah yang keluar dari partai politik pengusungnya akan kehilangan jabatan dan harus diberhentikan.

Sore ini, Jokowi resmi menyatakan pengunduran dirinya di depan para anggota DPRD DKI Jakarta. Dan Ahok secara resmi kini berstatus Plt Gubernur sampai pelantikkannya. Sayang sekali Ahok tak bisa mendampingi Jokowi di saat-saat terakhirnya sebagai gubernur, walau sebelumnya Ahok terlihat tergesa-gesa menemui Jokowi untuk berbincang empat mata. Netizen twitter berpendapat, kalau Ahok terlalu galau untuk mengungkapkan kalimat perpisahan, dan memilih menjauh daripada merasakan sakit akibat kehilangan yang lebih dalam.

Sebenarnya kalau dicermati, ada kemiripan antara Jokowi dan karakter fiksi Harry Potter. Bukan berdasarkan fisik, tapi berdasarkan kesamaan karakter dan jalan hidup. Jokowi itu benar-benar seperti versi nyata Harry Potter. Untuk lebih jelas, kesamaannya bisa kita lihat sebagai berikut:

1.) Lahir saat masa suram.

Mereka sama-sama dilahirkan saat kesuraman dan kejahatan benar-benar berkuasa dan hampir tak terbendung pengaruhnya. Harry Potter lahir saat kekuatan Voldemort benar-benar berada di puncak. Saat itu jumlah Death Eater bertambah berkali-kali lipat sementara kekuatan Orde semakin berkurang akibat banyak yang terbunuh. Begitu juga Jokowi. Dia lahir saat korupsi berjamaah menjadi hal lumrah dimasyarakat. Wakil rakyat dan kepala daerah yang seharusnya bekerja untuk rakyat, justru malah memperkaya diri dan keluarganya saja. Pejabat yang tak mau menerima suap akan terkucilkan dari pergaulan. Dan kejujuran telah menjadi hal langka.

2.) Takdir dan 'tangan-tangan kasat mata'.

Mereka berdua sama-sama tak menyangka kalau mereka punya tanggung jawab sangat besar menyangkut kepentingan orang banyak. Takdir yang mendorong untuk memikul 'beban' itu lewat tangan-tangan tak kasat mata. Tak ada masyarakat dunia sihir yang percaya sebelumnya kalau ada yang bisa selamat dari kutukan Avada Kedavra. Tapi nyatanya, Voldemort pun harus menerima kalau dia tak bisa membunuh seorang bayi dengan kutukan adalannya. Begitu juga Jokowi, Foke dan semua kampanye hitam berbau SARA, tak mampu menghalanginya untuk membalikkan seluruh survey dan menjadi pemenang Pilkada DKI Jakarta dengan dana seadanya.

3.) Punya sahabat yang mendukung.

Mereka berdua sama-sama punya teman yang selalu membantu dan mendukung, tulus atas nama persahabatan. Kita semua tahu bagaimana indahnya persahabatan Ron-Harry-Hermione. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka. Saling mendukung dan membantu dalam kesulitan. Dan membela saat yang lain dipojokkan. Dan Jokowi beruntung punya Ron yang apa adanya dan kecerdasan Hermione secara kombinasi dalam diri Ahok.

4.) Musuh yang super power.

Ini adalah hal yang bener-bener membuat cerita mereka seru. Kita tahu betapa besar kekuatan Voldemort demi menguasai dunia sihir. Dia bergerak dibalik layar dengan menebar teror dan ancaman mengendalikan boneka-bonekanya di Kementerian Sihir. Selain itu Voldemort juga punya kelompok pengikut yang sangat loyal bernama Death Eater. Death Eater sangat patuh pada Pangeran Kegelapan. Mereka bersedia mati demi melayani Voldemort bahkan mendekam di sel Azkaban bersama Dementor. Jokowi juga punya lawan yang sama beratnya dalam diri Prabowo Subianto. Kekayaan dan pengaruh Jokowi di kalangan elite politik masih kalah jauh dibanding Prabowo yang telah sekian lama malang melintang di dunia perpolitikan. Selain itu, Prabowo juga punya koalisi yang cukup solid bernama Koalisi Merah Putih dengan 7 partai didalamnya yang menguasai 60% lebih kursi di parlemen. Kebijakan-kebijakan Jokowi ada kemungkinan terhambat realisasinya akibat eksekutif dan legislatif yang tidak bersinergi.

5.) Masih punya hati nurani.

Sebenci apapun Harry pada Voldemort dan betapapun besarnya keinginannya untuk menghancurkan Voldemort, Harry tak akan pernah mau merapalkan salah satu Kutukan-Tak-Termaafkan untuk membunuh Voldemort. Hati Harry yang masih murni tak mau mencari pembenaran atas tindakan yang salah. Walaupun hampir semua masyarakat dunia sihir menganggap kalau kematian Voldemort dengan cara apapun adalah hal yang patut di syukuri. Harry tahu kalau membunuh orang atas alasan apapun, adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusian. Begitu juga Jokowi, sebesar apapun kampanye hitam dan manuver-manuver KMP untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap dirinya, Jokowi tak akan pernah tega membalasnya dengan hal yang sama. Jokowi tahu kalau Prabowo melakukan semua hal itu hanya karena emosi sesaat akibat kalah di pilpres kemarin.

Masih banyak lagi sebenarnya kesaman-kesamaan antara Jokowi dan Harry Potter. Tapi, secara substansi mungkin lima hal diatas yang paling mendasar. Melihat hal-hal tersebut, patut ditunggu bagaimana nasib pemerintahan Jokowi kedepan. Apakah endingnya berakhir bahagia seperti di cerita Harry Potter? Atau sebaliknya. Yang jelas, sebagai warga negara kita patut mengawasi dan mengkritisi langkah kebijakan yang diambil Sang Presiden Terpilih.

Minggu, 28 September 2014

Pengesahan RUU Pilkada Oleh DPRD, Ahok Jadi Orator?

Pasca pengesahan RUU Pilkada oleh DPRD pada sidang paripurna Kamis, 26 September kemarin, terjadi gelombang kekecewaan yang sangat luas di kalangan warga media sosial. Netizen menganggap kalau Pilkada lewat DPRD adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat. Dengan adanya UU tersebut, rakyat kini tak bisa lagi menggunakan hak politiknya untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Hal yang di anggap banyak pihak sebagai kemunduran demokrasi.

Kekesalan rakyat terhadap UU Pilkada ini nampaknya sudah sedemikian besar hingga hastag #ShameOnYouSBY mampu bertengger selama dua hari di Trending Topic Internasional. Walaupun pihak twitter sempat menghilangkan tagar tersebut karena dianggap menghina pemimpin negara, cuitan rakyat sebagai bentuk penolakan pada pengesahan RUU Pilkada tersebut justru tak kunjung redam. Rakyat justru makin bersemangat untuk menyalurkan aspirasinya lewat tagar #ShamedByYou , yang kalau di perhatikan lebih lanjut merupakan kepanjangan dari SBY, Bapak presiden yang sangat kita hormati. Terhitung sampai minggu malam, cuitan warga medsos pada tagar #ShamedByYou mencapai lebih dari 168 ribu mention dan merajai Trending Topic Indonesia seharian penuh. Tentu ini merupakan rekor tersendiri mengingat temanya yang syarat politik. Sangat jarang sebelumnya, hal-hal berbau politis masuk dalam jejeran 'topik-topik terhangat di masyarakat' twitter yang menurut Menteri Komunikasi dan Teknologi kita tercinta, sebagian besar penggunannya belum akil baligh.

Menarik memang menyaksikan manuver-manuver Partai Demokrat dengan janji manisnya untuk mendukung Pilkada langsung. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana 'wajah tulus' Pak SBY di youtube yang menyatakan akan mendukung Pilkada langsung karena dianggap merupakan keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jujur saja, saya termasuk salah satu orang yang optimis kalau Koalisi Indonesia Hebat akan menang dengan adanya dukungan Demokrat. Saya percaya kalau Demokrat, sekorup apapun kadernya, masih memiliki hati nurani dalam diri Ketua Dewan Pembinanya. Dari pulang sekolah, saya sangat bersemangat menyaksikan Sidang Paripurna. Saat itu, saya benar-benar mengagumi argumen-argumen cerdas para anggota dewan kita yang terhormat tentang aplikasi demokrasi kita saat ini. Saya menyaksikannya dengan sabar jalannya persidangan, tak peduli dengan kerasnya suara para anggota dewan yang saling adu mulut. Keinginan saya sederhana. Saya hanya ingin melihat pengesahan keputusan, yang saya dan sebagian besar masyarakat Indonesia inginkan.  Dan betapa mencelos hati saya, ketika di detik-detik pengambilan voting, Demokrat dengan seenaknya memilih walk out dari persidangan. Saat itu, saya benar-benar kecewa! Saya sadar bahwa bajingan-bajingan tersebut telah merebut hak politik saya. Yang saya tahu hanya mereka tak berhak melakukannya!

Harus saya akui bahwa Demokrat telah memainkan perannya sangat baik. Keputusan mereka begitu mengejutkan banyak pihak. Mungkin bagi KMP, ini adalah suatu kemenangan besar dan patut dirayakan. Tapi menurut rakyat Indonesia, ini adalah pembunuhan demokrasi secara brutal.

Kita semua tahu, bahwa KMP begitu serius dalam mengembalikan kejayaan Orde Baru demi mengganggu pemerintahan Jokowi ke depannya. Tindakan meraka yamg dilandasi semangat balas dendam, membuat mereka melakukan serangan-serangan secara membabi buta. Mereka tak peduli bahwa rakyatlah yang harus membayar harga yang sangat mahal atas hilangnya hak untuk bersuara. Sudah menjadi rahasia umum, kalau Pengesahan RUU Pilkada ini adalah langkah awal dengan tujuan akhir yang jelas, yaitu Pemilihan Presiden oleh MPR.

KMP sangat jelas ingin melemahkan pengaruh Jokowi di tingkat daerah. Mereka ingin membuat pemerintahan Jokowi berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan daerah. Tapi itu tidak akan berhasil. Rakyat sudah cerdas. Rakyat kini sudah tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya mementingkan kekuasaan. KMP harus tahu kalau RUU Pilkada bukan hanya usaha untuk mengalahkan Jokowi, tapi juga bentuk tantangan terhadap rakyat Indonesia seluruhnya. Dan Jokowi juga harus mengerti kalau dia tak hanya memiliki Koalisi Indonesia Hebat yang mendukungnya, tapi mempunyai jutaan rakyat Indonesia yang akan dengan sepenuh hati membelanya.

Sebagai seorang masyarakat awam, saya membayangkan kalau Jokowi akan melakukan pengerahan massa di Gedung MK untuk menolak Penetapan RUU Pilkada tersebut sebagai Undang-Undang yang sah. Jokowi bukan orang yang pandai berpidato di depan umum, besar kemungkinan dia akan melibatkan Ahok sebagi orator pembakar semangat. Kita semua tahu, kalau Ahok punya daya analitis yang sangat tinggi dengan detail yang mengagumkan. Dia orang yang mudah mempengaruhi orang lain dengan argumen-argumen yang sangat masuk akal dan mudah di cerna kaum awam.

Karenanya, Ahok harus berorasi meyakinkan rakyat untuk menuntut pembubaran KMP, pembersihan parlemen dari unsur KMP, dam pelarangan siaran tv si Lumpur Lapindo. Saya rasa, semua orang setuju kalau KMP adalah organisasi berbahaya yang dapat menggangu kelangsungan hidup rakyat banyak. Kita bisa lihat sendiri bagaimana usaha KMP untuk mengubah undang-undang bahkan membunuh demokrasi. Lagipula, tak ada yang di rugikan seandainya KMP di bubarkan. 250 juta rakyat justru akan selamat dari pembodohan politik dan pelegalan kesewenang-wenangan pejabat.

Kalaupun pembubaran KMP dirasa mustahil dan melanggar Undang-Undang Dasar, kita sebagai rakyat kini hanya bisa yakin pada kinerja Hamdan Zoelfa di MK. Kita harus percaya kalau MK adalah lembaga yang masih memiliki hati nurani. Dan kalau pun itu masih gagal, kita hanya bisa mengingat bahwa PKS, Gerindra, PPP, Golkar, dan Demokrat adalah partai-partai pengkhianat bangsa dan negara kita tercinta.

Senin, 18 Agustus 2014

Mereka Yang Menyerang Nggak Lihat Lebaran

Seinget gue, kamarin itu baru lebaran deh kayaknya. Tapi kok ya, masih gencar aja akun-akun penyebar isu beritain apa aja yang negatif dari salah satu capres. Pilpres udah selesai kali, KPU juga udah ketuk palu. Kecil kemungkinan hasil berubah walaupun MK juga ikut turun tangan nanganin sengketa. Siapa yang menang, siapa yang kalah kayaknya udah pada tau semua. Walaupun masih ada yang ngeyel dan ngotot, toh itu cuma segelintir. Gue yakin, hati kecil mereka sebenarnya tahu dan ngaku siapa sebenarnya yang menang. Tapi kalo ego dan gengsi udah ikutan, ya mending loncat gedung deh daripada ngaku kalah.

Sedikit-banyak gue jadi kena imbas, berita-berita buruk yang nyerang pak Jokowi. Gue sebagai loyalis tentu nggak terima dong, kalo idola gue dihina dan diledekin sana-sini. Pak Jokowi sebenernya salah apa sih sama mereka-mereka yang sepenuh hati membencinya. Dia orang baik. Gue tau itu. Dia nggak mungkin seperti yang dituduhkan para haters selama ini.

Keyakinan gue tentang kebaikan dan ketulusan hati pak Jokowi nggak semata-mata nge-fans tanpa ngeliat track record. Gue cukup mendalami kinerja dia sebagai walikota Solo dan sebagai warga setengah-depok-setengah-DKI gue merasa terbantu sama kinerja dia sebagai gubernur. Gue lebih memilih men-support dia daripada membenci dia. Jangan salah, gue punya alasan untuk benci dia. Adik gue salah satu korban diperketatnya anak Depok yang pengen sekolah di Jakarta. Otonomi daerah, katanya. Nggak masalah, keluarga gue ngerti kalo mungkin beliau ingin memajukan daerahnya.

Bergaul dilingkungan Prahara, gue dan keluarga gue seperti kaum minoritas. Nggak bisa cerita dan saling sharing sama temen dan tetangga gara-gara beda nomor urut pilihan. Daerah rumah gue itu basis PKS sama PAN. Ya, lo pada bisa bayangin sendiri gue bisa disemprot sana-sini kalo cerita Jokowi. Silent is gold. Harus pake taktik bawah tanah. Nggak usah menggebu-gebu, yang penting nyoblos di balik tirai TPS. Hehe xD